Hukum makelar dalam jual beli pada dasarnya tidak diharamkan secara mutlak, namun kehalalan dan keberkahannya sangat bergantung pada niat dan cara kerjanya di lapangan. Gus Baha menjelaskan beberapa poin penting terkait hukum makelar dalam pandangan Islam dan ilmu fikih:
1. Praktik Makelar yang Dilarang (Haram/Maksiat) Praktik makelar menjadi bermasalah dan dilarang oleh Nabi Muhammad SAW apabila makelar mencegat pedagang lugu dari desa di tengah jalan sebelum sampai ke pasar (praktik ini disebut talaqqi ar-rukban) untuk memprovokasi dan memanipulasi harga. Ada beberapa alasan mengapa hal ini dilarang:
- Adanya Unsur Penipuan (Khida'): Makelar menipu penjual desa yang tidak mengerti harga objektif pasar. Makelar menebas barang dengan harga sangat murah, lalu menjualnya di pasar dengan harga sangat tinggi untuk mengantongi keuntungan besar sepihak.
- Status Jual Beli Fuduli: Jika makelar menjualkan barang orang lain tanpa modal (hanya bermodalkan omongan) dan memakan selisih harganya secara sepihak tanpa memberitahu pemilik asal, dalam ilmu fikih hal ini disebut bai'ul fuduli (jual belinya orang yang bukan pemilik, pembeli, maupun wakil resmi). Hukum jual beli semacam ini adalah tidak sah atau maukuf (hanya bisa sah jika disetujui/diizinkan oleh pemilik asli) karena uang hasil penjualan tersebut pada hakikatnya masih milik pemilik awal, bukan milik makelar.
- Merugikan Konsumen dan Merusak Harga Pasar: Kehadiran makelar dengan niat mencari untung sepihak menyebabkan harga barang ketika sampai di tangan konsumen/pasar menjadi sangat mahal. Syariat sangat memperhatikan kemaslahatan jamaah (masyarakat luas), sehingga praktik yang membuat harga melambung tinggi ini sangat tidak disukai.
2. Cara Menjadi Makelar yang Halal dan Barokah Agar pekerjaan makelar menjadi sah secara syariat, adil, dan barokah, Gus Baha memberikan solusi pelaksanaannya:
- Harus Ada Naqlul Milki (Perpindahan Kepemilikan): Makelar harus secara jantan mengambil alih kepemilikan barang dari pemilik asal, meskipun lewat akad utang. Misalnya, makelar sepakat memborong sapi Mbah A seharga Rp5 juta dengan cara diutang. Jika nanti sapi itu laku Rp10 juta, keuntungan penuh menjadi hak makelar. Namun, ia juga berisiko harus menanggung kerugian jika sapi itu hanya laku Rp4 juta, karena ia tetap harus membayar lunas Rp5 juta kepada pemilik asal.
- Menggunakan Sistem Upah (Ujrah) atau Komisi Transparan: Jika makelar tidak ingin menanggung risiko utang, posisikan diri sebagai perantara murni yang hanya mengambil upah (ujrah) atau komisi wajar. Makelar harus melaporkan harga laku yang sebenarnya kepada pemilik asal dan mengambil persentase hasil sesuai kesepakatan.
- Kejujuran dan Tidak Ada Kebohongan: Apabila sejak awal antara penjual dan orang kota sama-sama sudah tahu dan paham harga pasar, praktik perantara tidak diharamkan. Begitu juga apabila makelar menawarkan jasa dengan menceritakan kondisi harga pasar secara jujur serta menjelaskan biaya ekstra (seperti risiko di jalan dan biaya sewa angkutan), maka hal ini adil dan diperbolehkan selama tidak ada pihak yang dibohongi.
Tujuan utama Nabi Muhammad SAW memberikan aturan ini adalah agar tercipta iklim kompetisi harga yang objektif di pasar, sehingga semua pihak sama-sama tahu kondisi sebenarnya dan tidak ada masyarakat lugu yang menjadi korban penipuan.
(Sumber: Youtube https://youtu.be/XBjsSNM_3As?si=QNO54SZLFOubMXk9)
Komentar